Kominfo Simulasikan Early Warning System Penyiaran Digital

Jakarta Pusat, Kominfo – Portal informasi nasional yang sedang diselesaikan pemerintah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembayaran digital, sehingga memudahkan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital. “Dukungan Menteri Keuangan tentunya akan memudahkan upaya kita dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya terkait pembayaran digital,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu dengan Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (1 Maret 2023).

Portal ini disusun berdasarkan tiga sumbu utama: identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan turut serta mendukung pengembangan pembayaran digital. Menteri Anas menjelaskan pembayaran digital merupakan bagian dari infrastruktur publik digital yang menjadi jantung digitalisasi pemerintahan. Tentu saja, Kementerian Keuangan tidak sendirian dalam inisiatif strategis di bidang perekonomian ini. Instansi lain yang terlibat adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Ke depan, masyarakat bisa membayar berbagai pajak, menghemat perumahan rakyat (Tapera), dan lain-lain. dalam satu platform dan terhubung ke berbagai jenis pembayaran digital. “Tujuan jangka menengahnya adalah pelayanan terpadu, akses bermakna dan teknologi ramah pengguna,” kata Menteri Anas. Menteri Keuangan akan mengoptimalkan sistem pembayaran terintegrasi (Payment Gateway) yang terhubung dengan seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi sistem pembayaran yang terhubung dengan berbagai jenis layanan keuangan, baik domestik maupun internasional.

Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan. Yang pertama adalah menggabungkan layanan ke dalam satu portal publik dan satu portal perangkat. Kedua, mengenai percepatan pengembangan sistem dan layanan yang mengutamakan digital. Langkah ketiga adalah membangun dan memperkuat GovTech Indonesia. Fokus juga pada kemudahan pelayanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan transformasi digital menjadi motor penggerak reformasi banyak industri. “Jadi masyarakat tidak punya pilihan lain. “Ini akan mengubah institusi dan masyarakat,” tegas Sri Mulyani.