Kemenkominfo masuk jadi kementerian perdana berkantor di IKN Juli 2024

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan salah satu kementerian yang akan mulai berkantor perdana di ibu kota nusantara (IKN) pada Juli mendatang. 2024. “Kami akan menjadi salah satu dari 10 kementerian yang dijadwalkan berangkat ke IKN pada bulan Juli dan sudah ada 49 orang yang akan berangkat ke sana,” kata Budi, Rabu, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat. bahwa salah satu orang yang dikukuhkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendirikan kantor di IKN adalah Direktur Jenderal Pos dan TI (Dirjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Tony Supriyanto.
Menurut Baginya, Dirjen PPI ditunjuk sebagai salah satu penanggung jawab IKN karena harus memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi di IKN. ” Hal ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan karena banyak hal yang berhubungan dengan telekomunikasi. infrastruktur itu urusan Pak Wayan. Ditjen PPI juga berkepentingan dengan isu itu,” kata Budi. Soal dukungan telekomunikasi kepada IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan IKN memiliki koneksi yang handal melalui salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telekomunikasi. ), PT Telkom Indonesia Budi mengatakan Telkom dinilai sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal bagi IKN dan komitmen tersebut diperkuat melalui pembangunan bantuan infrastruktur pendukung lainnya. Selain konektivitas, Telkom juga terkenal dalam menyediakan solusi penyediaan pusat data, penerapan IoT, dan e-Government. Untuk meningkatkan layanan Telkom, Kementerian Informasi dan Komunikasi juga menyiapkan dukungan koneksi dari Badan Akses Informasi dan Telekomunikasi (BAKTI) jika terjadi gangguan koneksi di IKN. Penyelenggaraan IKN bertumpu pada komitmen Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam memberikan konektivitas kepada IKN untuk memberikan dukungan berupa backup kepada pusat komando IKN. Sambungan yang diberikan berasal dari Satelit Negara Republik Indonesia (SATRIA-1) yang berlokasi di lima titik yaitu Perumahan Pekerja Konstruksi, Poros Nasional, Hotel Nusantara, Bendungan Sepaku Semoi dan PLTS IKN.
Sebelumnya, Selasa (19 Maret), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, saat ini 25 kementerian dan lembaga telah menyatakan kesiapannya untuk beralih ke IKN. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pada prinsipnya seluruh ASN yang bekerja di instansi pusat akan dialihkan ke IKN. Namun menurutnya, pengalihan tersebut akan dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB. BKN juga memantau tugas-tugas ASN yang ditugaskan pada IKN yang dilaksanakan oleh PPK agar sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria, kata Haryomo saat konferensi pers di gedung Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta, Selasa. 25 kementerian atau organisasi juga mempublikasikan angka jumlah ASN yang akan dimutasi. Dari 25 instansi tersebut, total ada 2.505 ASN yang mengajukan untuk beralih ke IKN.